Kalla: Deperindag dipecah dua

(Bisnis): Wapres terpilih Jusuf Kalla mengatakan rencana pemecahan Deperindag menjadi dua departemen berimplikasi pada penambahan pos kementerian baru, sehingga kabinet mungkin terdiri dari 34 orang.

"Kemungkinan jumlah menteri ada 34 orang," ujarnya seusai melakukan pertemuan dengan presiden terpilih SBY, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, dan mantan Panglima TNI Laksamana TNI (Purn) Widodo AS di kediaman SBY, Puri Cikeas Indah, kemarin.

Menurut Kalla, penambahan dua menteri itu adalah konsekuensi dipisahkannya Deperindag menjadi dua departemen, serta kemungkinan adanya menteri kepemudaan. Namun para kandidat menteri belum ditentukan karena pertemuan kemarin masih membahas struktur kabinet dan jumlah, belum membicarakan tentang orangnya.

Yusril, yang mengaku hadir karena diundang untuk memberi masukan mengenai struktur kabinet, menambahkan bahwa pembahasan struktur kabinet akan dilakukan hingga 13 Oktober 2004. "Sehingga pada tanggal 13 Oktober itu baru akan ditentukan siapa-siapa yang akan masuk dalam kabinet."

Wacana tentang penambahan dua menteri, yaitu Menteri Kepemudaan dan pemisahan Deperindag menjadi Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan menjadi pembahasan yang serius pada rapat di rumah SBY itu.

Menurut Yusril, struktur kabinet tetap sama meski ada usulan dan wacana kemungkinan adanya Menko Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dihubungi terpisah, M. Lutfi, anggota tim sukses SBY-Kalla, mengatakan memang sudah positif Departemen Perindustrian dan Perdagangan akan dipecah menjadi dua, namun soal Kementerian Pemuda masih dibahas serius.

"Positif Deperindag dipecah, namun yang lain masih dibahas serius. Sampai sekarang kita masih dalam pembahasan," ujarnya.

Tim khusus pengkaji susunan kabinet SBY a.l. SBY sendiri, Jusuf Kalla, Widodo AS, Andi Malarangeng, Yusril Ihza Mahendra, Chatib Basri, M. Lutfi, Denny J.A dan Profesor Joyowinoto.

Khawatir

Namun sejumlah kalangan mengkhawatirkan pemecahan Deperindag menjadi dua departemen bisa melemahkan koordinasi antardepartemen dan menyebabkan turunnya kinerja pemerintahan mendatang.

Alvin Lie, anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), menyatakan rencana SBY tersebut harus dikaji hati-hati. "Jangan sampai dipecahnya Deperindag lalu sektor perindustrian mulai dari nol lagi, perdagangan mulai dari nol lagi. Ini tidak bisa, apalagi karena departemen ini meregulasi banyak hajat hidup orang banyak."

Paling tidak, lanjutnya, SBY-Kalla harus menjelaskan kepada publik mengapa kebijakan pemecahan tersebut yang diambil, karena bagaimanapun ada keterkaitan erat antara perdagangan dan perindustrian.

Menurut dia, tolak ukur suksesnya Deperindag bukan semata pada statistik ekspor impor, tapi juga a.l. pada jumlah perusahaan yang didirikan, lalu perkembangannya, serta penghasilan yang diraih para pengusaha dan pekerjanya.

Untuk itu, kata Alvin, kalaupun SBY-Kalla memecah Deperindag menjadi dua, sekurang-kurangnya ada penajaman visi kedua departemen tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator. "Jadi tidak terus menerus sebagai regulator," katanya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) Thomas Dharmawan menyatakan selama ini karakter Deperindag sangat ditentukan oleh interest menteri bersangkutan.

sumber: