Investor Tambang dan Migas Keluhkan \"Pemerasan\"

Investor Tambang dan Migas Keluhkan "Pemerasan"

Suara Karya, 2 Januari 2006

 

 

JAKARTA (Suara Karya): Tetap banyaknya faktor yang jadi penyebab ekonomi biaya tinggi, sehingga berdampak sulitnya menumbuhkan iklim investasi, ternyata masih menjadi kendala nomor satu di negeri ini. Hal itu terkuak setelah sejumlah perusahaan tambang mineral dan migas mengeluhkan soal permintaan sumbangan yang mereka sebut sebagai "pemerasan", karena sulit ditolak. Herannya, sumbangan yang dimintakan justru untuk event yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan investasi itu sendiri.

Sejumlah perusahaan mengeluhkan sederetan permintaan sumbangan yang tidak dapat mereka tolak, antara lain sumbangan untuk penyelanggaraan kegiatan olahraga otomotif, A1 Grand Prix of Nation Indonesia, yang akan dilaksanakan di sirkuit Sentul, 13-15 Januari 2006 mendatang.

Bukan hanya perusahaan tambang mineral, seperti Freeport dan Kaltim Prima Coal (KPC) Berau Coal, sejumlah perusahaan migas juga dimintai sumbangan untuk melancarkan kegiatan itu. Ditengarai, menurut sumber Suara Karya di mana dia sempat melihat list-nya, perusahaan tambang raksasa seperti Freeport telah menyumbang sebesar Rp 100 juta, KPC sebesar Rp 50 juta, Arutmin Rp 50 juta, Berau Coal Rp 50 juta, dan sejumlah sumbangan lainnya dari belasan perusahaan mineral lainnya.

Menanggapi hal itu, GM PT KPC menolak memberikan tanggapannya. "Semua kami serahkan pada holding, Anda tanya saja jumlahnya pada Bapak Geroad Jusuf, Sekretaris Perusahaan Bumi Resources sebagai holding," kata GM KPC Harry Miarsono menjawab Suara Karya.

Geroad Jusuf sendiri saat dihubungi mengakui telah memberikan sumbangan sukarela itu. Katanya, sumbangan itu tidak dipaksakan dan jumlahnya pun suka rela. Event ini, katanya, sangat baik bagi nama Indonesia di luar negeri, sehingga perusahaannya bersemangat untuk memberikan bantuan. Namun ketika ditanyakan jumlahnya, Geroad menyatakan tidak ingat. "Jumlahnya saya tidak ingat, tapi kami merasa senang membantu promosi Indonesia," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Corporate Communication PT Newmont Pacific Nusantara, holding Newmont Nusa Tenggara (NNT) Nuniek Maharani Maulana mengakui bahwa NNT memang sudah dikirimi surat untuk ikut serta berpartisipasi dalam A1 Grand Prix tersebut.

Namun demikian, katanya, pihak NNT sampai saat ini masih belum memberikan keputusan menyumbang atau tidak. "Saya sudah cek ke NNT, bahwa surat itu sudah masuk dan saat ini belum ada keputusan," kata Nuniek.

Sebuah sumber di perusahaan tambang menyatakan, pihaknya memang mendapatkan kiriman surat dan bahkan sebelumnya ada presentasi untuk bisa berpartisipasi dalam acara itu. Namun karena even ini tidak ada kaitannya dengan tambang, dan juga bantuan kemanusiaan, maka hal itu ditolak. "Kami memang menyatakan tidak mau ikut berpartisipasi karena sebelumnya sudah ikutan dalam bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Aceh dan Nias. Ya, bosan juga mas dimintai sumbangan terus, yang tidak ada kaitan dengan bidang kita," kata sumber itu.

Dikatakannya, pihaknya memang sudah sering dimintai sumbangan untuk even-even yang dilakukan oleh otoritas sektor pertambangan dan migas ini. Sebelum dimintai sumbangan untuk acara A1 Grand Prix ini, perusahaannya juga pernah dimintai sumbangan untuk even-even seperti Bali 10 K tahun 2003 lalu, kemudian acara even stake holder meeting di Bogor tahun 2004. "Ya, kami tentu sekarang harus memilahnya agar bisa lebih berhemat, dan hanya akan memberi pada bantuan kemanusiaan," paparnya.

Sementara itu, di sektor migas juga sama. Menurut sumber di kalangan perminyakan, pihaknya telah diundang untuk ikut mendengarkan presentasi yang dilakukan oleh pihak otoritas migas. Dalam undangan yang juga dilakukan dengan sms (pesan pendek) itu dikatakan bahwa pihak otoritas migas meminta agar perusahaan migas itu bisa datang memenuhi undangan untuk dapat penjelasan. "Mungkin ada yang menyumbang tetapi ada juga perusahaan migas yang menolak meskipun kemudian dituduh macam-macam kalau tidak memberikan perhatian pada even ini. Untuk kepentingan bangsa-lah, dan macam alasan lainnya," tegasnya. Katanya lagi, sebelum permintaan sumbangan untuk kegiatan A1 Grand Prix ini, pihaknya juga dimintai sumbangan yang disebut dengan "Bulan Peduli Nasional", di mana untuk setiap perusahaan contract production sharing (KPS) dimintai dana masing-masing sebesar Rp 30 juta. Dana ini, kabarnya diperuntukan untuk membantu sejumlah kelaparan yang terjadi di beberapa daerah, seperti di NTB, Papua, dan lainnya.

"Bukan kami tak mau membantu, namun bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Apalagi kalau beras atau minyak goreng atau mie tersebut sudah dibungkus dalam bentuk paket-paket," katanya lagi.

Freeport sendiri saat dihubungi dan dimintai konfirmasinya soal jumlah bantuan yang mereka berikan untuk A1 Grand Prix ini, tidak mau mengangkat telepon, meski telepon selulernya tersambung. Baik Manager Humas Siddharta Moersjid yang tidak mengangkat, maupun Jurubicara Freeport Mindo Pangaribuan telepon selulernya tidak aktif sejak pagi hingga malam hari.

Sumber lain di perusahaan tambang mineral maupun migas memang menyayangkan seringnya permintaan sumbangan yang tidak ada kaitannya dengan peningkatan produksi migas maupun perusahaan tambang mineral. Katanya, kalau hal ini diteruskan, maka jangan harapkan investasi sektor pertambangan bisa kembali pulih. Apalagi, saat ini ada sekitar 20 calon investor tambang dengan nilai USD 5 miliar dolar sudah siap untuk tidak jadi masuk, atau paling tidak stagnan dan "wait and see saja". "Coba lihat, sementara negara lain maju dengan investasi, investasi di sini diam tanpa bergerak," katanya.

Sumber lain di pertambangan dan migas menyebutkan, bahwa permintaan sumbangan kali ini bocor karena memang perusahaan tambang dan migas sudah tidak berkenan lagi dengan hal-hal yang berkaitan dengan permintaan sumbangan.

Sementara itu Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen ESDM Simon F Sembiring ketika dihubungi menolak menyebutkan adanya hal-hal yang memberatkan berkaitan dengan sumbangan yang diminta untuk kegiatan A1 Grand Prix tersebut. Simon menyebutkan apa yang disebutkan di sebuah media nasional itu banyak diplintir. "Itu tidak benar, kita akan segera menyiapkan bantahan dan rilis," kata mantan Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral ini.

sumber: