Investor Mengeluhkan Peraturan Daerah

13 Oktober 2012

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mengungkapkan, para investor kerap kali mengeluhkan peraturan-peraturan daerah yang tak mendukung iklim investasi di daerah. "Kami minta daerah mencabut peraturan itu, karena ini menakutkan," katanya di Jakarta, Rabu (10/3).

Permintaan itu disampaikan pemerintah saat pertemuan kalangan bisnis dengan pemerintah daerah di beberapa ibu kota provinsi. Dalam pertemuan yang sudah dilakukan di Mataram, Manado, Makasar dan akan dilakukan di Ambon itu, katanya, banyak keluhan dari para pengusaha tentang rumitnya peraturan daerah tentang perizinan dan larangan investasi.

Buntutnya, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno telah mencabut 161 peraturan daerah dan 284 lainnya diminta dibatalkan oleh pemerintah daerahnya sendiri sepanjang Januari-Februari 2004. Peraturan-peraturan yang dicabut itu dianggap menghambat investasi di Indonesia.

Dengan pencabutan peraturan itu, kata Dorodjatun, diharapkan investor tidak lagi ketakutan saat akan menanamkan modalnya di suatu daerah yang dianggap menguntungkan. Beberapa waktu lalu Komite Pemantau Otonomi Daerah mengganjar Purwakarta dan Batam sebagai daerah paling kondusif untuk berinvestasi, yang salah satu penilaiannya mempertimbangkan peraturan daerah itu.

Umumnya, kata Dorodjatun, para investor mengeluhkan lima hal yang dianggap merepotkan dalam berinvestasi, yakni pajak yang tak kompetitif, kepabeanan dan pelabuhan, tenaga kerja, peraturan daerah, dan sarana. "Investor Jerman itu selalu mengeluhkan sarana pelabuhan," katanya.

Maka ia meminta agar pemerintah daerah berhati-hati saat membuat peraturan. Ia berharap peraturan yang dibuat di tahun 2004 bisa mendukung investasi di mana pemerintah menargetkan ekspor nonmigas tahun ini meningkat 7 persen dibanding tahun lalu

sumber: