Investasi Tambang Bisa Menuju Angka Nol
Jakarta, Kompas, 3 Januari 2004 - Penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral terancam anjlok pada pascatahun 2005 karena diperkirakan pada tahun itu investasi pada sektor tersebut akan menuju ke angka nol. Dugaan itu muncul karena sejak tahun 1997 tidak ada ada lagi investasi dalam kegiatan eksplorasi baru, kecuali investasi pengembangan wilayah tambang yang sudah ada.
Demikian diutarakan Kepala Litbang Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wimpy S Tjetjep, Rabu (31/12). Menurut Wimpy, penerimaan negara dari tambang mineral relatif masih aman pada tahun 2004 karena masih ada investasi yang dilakukan perusahaan tambang.
Tren angka pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari hasil tambang juga meningkat 10 persen sampai saat ini. Tren itu akan berlanjut hingga tahun 2004. Namun, pada tahun berikutnya diperkirakan anjlok akibat tidak ada lagi kegiatan eksplorasi baru.
Wimpy, yang juga mantan Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral (GSDM), mengatakan, investasi di sektor pertambangan selama tahun 2003 sebenarnya masih mencapai 34 juta dollar AS. Tetapi, investasi itu hanya pada perluasan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dari kontrak wilayah pertambangan yang sudah eksis.
"Jadi, yang dibutuhkan adalah investasi pada kegiatan eksplorasi yang baru, sebab tanpa investasi untuk membuka areal pertambangan, tak akan ada peningkatan produksi. Areal pertambangan yang ada saat ini lambat laun akan menurun produksinya," ujar Wimpy.
Data yang diungkapkan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro pada akhir tahun menunjukkan, angka penerimaan negara semakin kecil. Penerimaan negara dari sumber daya mineral tahun 2001 mencapai Rp 1,74 triliun, tahun 2002 menurun menjadi Rp 1,31 triliun, dan tahun 2003 turun lagi menjadi Rp 1,07 triliun.
Diakui Purnomo, sejak otonomi daerah diberlakukan hingga saat ini, memang dana investasi tidak banyak yang mengalir ke Indonesia. Tetapi, faktor eksternal, seperti penguatan harga komoditas, telah membuat pertambangan yang sudah ada di Indonesia justru berkembang dengan baik.
Dengan demikian, kata Purnomo, tanpa kegiatan eksplorasi baru pun, perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia bisa menuju pada kinerja yang cukup baik. Dampaknya akan positif karena penerimaan negara tentu akan ikut bertambah sejalan dengan perbaikan kinerja perusahaan.
Penawaran blok migas
Dirjen Migas Iin Arifin Takhyan di tempat terpisah mengatakan, pemerintah akan membuka tahun 2004 dengan menawarkan tujuh wilayah kerja pertambangan minyak dan gas (migas) bagi investor. Ketujuh blok tersebut, antara lain, Blok Bulungan, Blok Nunukan, Blok Tigau dan Blok East Ambalat (Kalimantan Timur), Blok Seruway (Nanggroe Aceh Darussalam), Blok Lubuk Linggau (Sumatera Selatan), dan Blok Boven Digul (Papua).
Rencananya, tender tujuh blok itu akan dimulai pada minggu pertama tahun 2004, dan pemenangnya akan ditentukan pada bulan Maret 2004. Menurut Iin, ketujuh blok itu sudah ada peminat yang ingin mengajukan izin melakukan kegiatan eksplorasi. Namun, sesuai peraturan pemerintah, blok yang diminati atas inisiatif perusahaan harus tetap dilakukan tender secara terbuka.
"Seperti sebelumnya, setiap ada perusahaan yang berminat pada satu blok, tidak akan langsung diberikan hak pengelolaannya. Pemerintah tetap harus mengumumkan secara terbuka wilayah itu melalui tender. Jika ternyata tidak ada peminatnya, perusahaan itu bisa langsung mendapatkan hak pengelolaan," kata Iin.
Iin juga mengutarakan, pemerintah akan mengumumkan pemenang tender pengelolaan 10 blok migas pada bulan Juni 2004. Hal itu merupakan hasil dari tender yang dibuka pada tanggal 1 Desember 2003, antara lain onshore (daratan)/offshore (lepas pantai) Blok Lhok Seumawe (1 blok); onshore/offshore Ujung Kulon, Banten (1 blok); offshore north east Madura (3 blok), offshore Blok Rote (2 blok), offshore Babar (1 blok), onshore/offshore Selaru (1blok), dan offshore Manokwari (1 blok).