Hakim Abaikan Fakta & Keterangan Saksi
MinergyNews.Com, Jakarta - Setelah menjalani proses persidangan selama 21 bulan sejak Agustus 2005, akhirnya pada Selasa, 24 April 2007, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado memvonis bebas PT Newmont Minahasa Raya (NMR) dan Presdir PT NMR, Richard B Ness dari tuntutan hukum.
Menurut JATAM, WALHI, dan ICEL, dalam siaran pers yang dikeluarkan hari ini mengatakan putusan Majelis hakim patut dipertanyakan karena sarat kejanggalan dalam dasar pengambilan keputusan.
Beberapa fakta dasar yang seharusnya digunakan oleh hakim seperti kandungan logam berat dalam tailing dan air laut yang melebihi baku mutu lingkungan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Newmont Minahasa Raya, diabaikan oleh majelis hakim.
Demikian pula hasil penyidikan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri yang diabaikan oleh majelis hakim karena alasan akreditasi. Kedua dokumen tersebut sesungguhnya memiliki kekuatan hukum untuk dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan.
Diabaikannya kedua dokumen itu, menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Manado sesungguhnya membebaskan PT Newmont Minahasa Raya dan Richard B Ness dari tuntutan hukum karena pertimbangan teknis dan prosedural hukum semata. Bukan pada substansi pencemaran lingkungan yang terdapat dalam kedua laporan tersebut.
Kejanggalan lain adalah majelis hakim seolah tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan jaksa penuntut umum. Pertimbangan yang disampaikan oleh hakim dalam keputusannya semata didasarkan pada kesaksian yang dihadirkan oleh pihak Newmont Minahasa Raya.
Keputusan pengadilan negeri Manado hari ini bukanlah suatu keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van bewijsde), masih terbuka pilihan hukum lain, yaitu kasasi ke Mahkama Agung sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Menyikapi kenyataan ini, WALHI, JATAM, dan ICEL mendesak pihak kejaksaan dan pemerintah Indonesia untuk mengajukan kasasi ke Mahkama Agung. Kejaksaan harusnya mengungkapkan seluruh kejanggalan yang terjadi dalam proses persidangan dan dalam pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim kepada mahkamah agung dan publik.
WALHI, JATAM, dan ICEL, juga mendesak agar komisi judicial untuk melakukan penyelidikan terhadap seluruh kejanggalan yang terjadi dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Manado. (MNC-7)
sumber: