Gubernur Menghadap Presiden
Gubernur Menghadap Presiden
Jumat, 28 Oktober 2005 00:25:03 Banjarmasin, BPost
Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin, Kamis (27/10) kemarin secara khusus menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta terkait maraknya permasalahan illegal mining di propinsi yang memiliki 13 kabupaten/kota ini.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Pemprop Kalsel, Yusriwan Bangsawan mengatakan, maksud lawatan gubernur tersebut yakni, untuk memberikan masukan kepada presiden seputar keadaan pertambangan khususnya batu bara.
Hanya saja mengenai acara pertemuan itu Rudy Ariffin tidak sendirian. Ia menghadap bersamaan dengan Gubernur Maluku dan didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro.
"Benar pak Rudy Ariffin saat ini (kemarin) sedang menghadap Presiden di Jakarta. Tetapi beliau tidak sendiri melainkan bersama gubernur Maluku, dan didampingi Menteri ESDM," katanya kepada sejumlah wartawan di Gubernuran, kemarin.
Mengenai masukan yang disampaikan ke presiden itu dinilainya sangat diperlukan untuk pemerintah pusat dalam rangka pembuatan Peraturan Pemerintah (PP), sebagai perangkat hukum yang mengatur tentang pertambangan dan penertiban illegal mining.
"Pemerintah pusat berencana membuat PP yang mengatur pertambangan dan menertibkan illegal mining. Jadi masukan dari dua gubernur yang daerahnya banyak memiliki kekayaan SDA seperti batu bara sangat diperlukan," tukasnya.
Peran bupati
Sebelumnya, Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin meminta kepada masyarakat Kalsel agar tidak menyalahkan para bupati atau walikota terkait kasus dugaan keterlibatan praktik illegal mining. Menurutnya, para bupati atau walikota yang telah mengeluarkan kuasa penambangan (KP) daerah belum tentu bersalah.
"Jadi kita tidak perlu ekstrem menyatakan yang bersalah itu para bupati/walikota. Mari kita sama-sama tertibkan illegal mining. Bukan sebaliknya malah saling menyalahkan satu sama lain," ucapnya kepada para wartawan usai acara buka puasa bersama ICMI di Mahligai Pancasila, Senin (25/10).
Menurutnya, langkah bupati mengeluarkan KP daerah tersebut adalah satu langkah tanggap untuk mengakomodir apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk mendapatkan kesempatan dalam mengolah sumber daya alam seperti halnya batu bara.
Rudy menambahkan, pada intinya baik Pemrop Kalsel maupun pemerintah kabupaten/kota sangat mendukung dijadikannya Kalsel sebagai pilot project Mabes Polri untuk menertibkan illegal mining.
"Kalau tertib pemasukan negara pasti bertambah. Selain itu suasana lingkungan hidup juga bisa terjaga dengan baik," tandasnya.c2
sumber: