Gubernur BI: Kebijakan Industri Perlu Diperjelas
Jakarta, Kompas - Pelaku usaha dan pemerintah perlu menyusun arah kebijakan industri yang jelas. Dengan demikian, perbankan juga dapat mengetahui prioritas alokasi kredit yang perlu diberikan untuk mengembangkan industri nasional. Demikian diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah di sela-sela Forum Bisnis Musyawarah Kamar Dagang dan Industri Indonesia IV, Rabu (18/2).
"Kita perlu ada arah yang jelas dari industri, mau ke mana. Dari konteks ini, Kadin akan sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pemerintah, ke mana kita harus berjalan ke depan," ujarnya.
Menurut Burhanuddin, program-program dalam White Paper (Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerja Sama dengan Dana Moneter Internasional) yang dikeluarkan pemerintah dapat dijadikan patokan dalam menentukan arah kebijakan industri.
"Dari pemerintah, White Paper yang ada sekarang di bidang investasi sudah memberikan arah. Bagaimana kita konsisten melaksanakan White Paper di bidang produksi, investasi, dan ketenagakerjaan," katanya.
Perlunya kebijakan industri diperjelas, juga ditekankan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Aburizal Bakrie dan Direktur Utama Bank Mandiri ECW Neloe. Neloe mengungkapkan, ada berbagai faktor yang membuat perbankan sulit menyalurkan kredit ke sektor riil. Misalnya, perusahaan kurang memberikan laporan yang baik. Perbankan juga masih dihadapkan pada trauma akibat krisis moneter tahun 1998. Selain itu, ada standar-standar perbankan yang perlu diperhatikan dalam proses penyaluran kredit.
Bank Mandiri sendiri, menurut Neloe, mempunyai komitmen untuk membiayai sektor mikro. Namun, perlu ada kejelasan juga sektor-sektor mana yang diprioritaskan untuk dikembangkan pelaku usaha bersama pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan atau peringkat (rating) atas sektor- sektor industri atau perusahaan yang perlu mendapat pembiayaan dari perbankan.
Lembaga peringkat
Aburizal Bakrie mengungkapkan gagasan untuk membuat peringkat terhadap industri atau perusahaan merupakan hal positif. Selama ini, Kadin sudah membuat peringkat investasi di berbagai kabupaten. "Mengapa kita tidak membuat rating mengenai industri atau perusahaan yang layak diberi pembiayaan. Itu akan saya usulkan ke pengurus Kadin mendatang untuk membuat lembaga rating secara profesional," kata Aburizal.
Untuk itu, menurut Aburizal, pemerintah dan pelaku usaha perlu menetapkan arah kebijakan industri. "Misalnya, pemerintah menetapkan kita masuk secara besar-besaran ke natural resources industry (industri berbasis sumber daya alam), apa agrobisnis atau perikanan. Dengan demikian, perbankan pun memiliki suatu visi. Alokasi kredit yang besar diberikan untuk sektor-sektor yang telah ditentukan," ujarnya
Jika sudah memiliki komitmen dan visi seperti itu, kata Aburizal, persyaratan untuk memperoleh kredit pun juga harus dipermudah dan bunga juga ditekan agar lebih rendah.
sumber: