Energi alternatif tak masuk bujet DESDM
Energi alternatif tak masuk bujet DESDM
Bisnis, Kamis 28-7-2005
JAKARTA (Bisnis): Opsi pemerintah memangkas konsumsi BBM bakal kandas karena dana pengembangan energi alternatif justru tidak dialokasikan secara khusus dalam rencana anggaran Departemen ESDM 2006.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro memaparkan 23 program kerja yang bakal direalisasikan pada tahun depan.
"Untuk 2006, pagu sementara rencana anggaran adalah Rp4,77 triliun. Pinjaman dari luar negeri sekitar Rp1,91 triliun. Dari anggaran 2005 memang ada kenaikan 44%," ujarnya.
Anggaran yang membengkak lebih dari Rp1,4 triliun itu, menurut menteri, akan dikucurkan untuk memperbaiki kinerja pelayanan dan sarana energi nasional, terutama ketenagalistrikan.
Wajar saja jika dalam pagu sementara anggaran dalam laporan tertulis yang disampaikan Purnomo kemarin, sektor listrik mendapat bujet terbesar yang mencapai kisaran Rp3 triliun atau 62% dari total anggaran departemen.
"Dari anggaran itu memang lebih dari 60% untuk kelistrikan. Rasio elektrifikasi harus ditambah karena sampai 2006 baru 55% masyarakat atau sebanyak 100 juta jiwa saja yang sudah terlistriki," ungkapnya.
Ironisnya, dalam laporan tertulis menteri kepada DPR kemarin, masalah di sektor energi yang terungkap tidak hanya di bidang pembangkitan tenaga itu.
Sejumlah anggota DPR pun menyoroti paparan Menteri ESDM dengan mempertanyakan masalah krusial lain terkait kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM.
Dengan gusar, Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP Ramson Siagian menyatakan pemerintah tidak serius menangani persoalan ini karena tidak ada anggaran khusus untuk mendorong pemanfaatan energi alternatif untuk mengganti BBM. (arh)
"Pemerintah kurang serius untuk menghemat BBM. Seharusnya ada pos insentif atau subsidi untuk energi alternatif. Kalau subsidi akan dikurangi atau dicabut, alternatifnya harus ada energi lain yang lebih murah. Ini tidak ada anggarannya," tukasnya.
Dalam laporan tertulisnya, 23 program kerja yang direncanakan Departemen ESDM diketahui memang tidak menyebutkan hal itu secara rinci.
Padahal, Ramson menilai pemanfaatan briket batu bara dapat diterapkan sebagai alternatif energi yang bakal menekan subsidi BBM sebesar Rp30 triliun dengan posisi harga minyak US$55 per barel saat ini.
"Kalau dialokasikan subsidi briket batu bara Rp500 saja, harga briket akan setara dengan Rp700 minyak tanah per liter. Perbandingannya sekarang subsidi minyak tanah itu sudah Rp4.300 per liter."
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Agusman Effendi menyimpulkan pemerintah perlu mempertimbangkan alokasi insentif atau pos subsidi untuk energi alternatif tersebut.
"Komisi VII memberi kesempatan Departemen ESDM untuk menyesuaikan RKAK/L [Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga] 2006 dengan mempertimbangkan masukan dari anggota dewan yang telah disampaikan dalam rapat kerja hari ini," kata Agusman membacakan kesimpulan rapat tersebut. (arh)
sumber: