1. Home
2. Detil Berita

DPR Turun Tangan Usut Korupsi Pertambangan

13 Oktober 2012

DPR Turun Tangan Usut Korupsi Pertambangan
Muhaimin: Semua Anggota Pasti Mendukung

Kompas, 7 Januari 2006

Jakarta, Kompas - Upaya bangsa ini untuk membongkar adanya korupsi besar di sektor pertambangan demi tercapainya keadilan dan kemakmuran rakyat sepertinya menemukan momentum. Rencana ini disambut banyak fraksi dan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyambut dengan semangat rencana tersebut. Saya kira seluruh anggota DPR pun tidak ada yang menolak rencana ini,� ucapnya ketika ditemui di Gedung DPR, Jumat (6/1).

Agar persoalan eksploitasi pertambangan ini bisa dibahas secara komprehensif di DPR, menurut Muhaimin, harus dibahas di empat komisi, yaitu Komisi I yang membidangi luar negeri, Komisi III membidangi hukum, Komisi VII masalah pertambangan, dan Komisi XI membidangi keuangan. Tapi, sebagai pintu masuknya bisa dari Komisi VII dulu, ucapnya.

Informasi yang diperoleh Muhaimin dari lembaga swadaya masyarakat yang membidangi lingkungan, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, sektor pertambangan ini banyak menimbulkan kerusakan alam yang serius sehingga merugikan masa depan bangsa. Karena itu, gagasan Pak Amien Rais wajib didukung DPR. Karena ini juga merupakan sektor yang strategis, tidak boleh jadi lips service semata, ucap Muhaimin yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Sementara itu, Ketua DPR Agung Laksono yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar menyarankan pemberantasan korupsi di bidang pertambangan tak dilakukan sembrono seperti dengan cara meninjau ulang kembali kontrak karya pertambangan dengan pihak asing, yang tengah dan masih berjalan hingga saat ini. Jika memang ditemukan ada unsur pidana di dalamnya, ya itu saja yang diproses. Bukan kontraknya, ujar Agung.

sumber: