Dinas provinsi minta perketat izin KP
Dinas provinsi minta perketat izin KP
Bisnis, 30 Januari 2006
ÂÂ
SERANG: Kepala Dinas Pertambangan Banten Deddy M. Barmawidjaya mengharapkan pemerintah pusat membuat peraturan baru menyangkut izin pertambangan yang selama ini tidak diserahkan kepada provinsi.
Deddy melontarkan hal itu berkaitan dengan sulitnya melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota ketika pihaknya memberikan masukan kepada Dinas Pertambangan Kabupaten/Kota agar tidak sembarangan menerbitkan izin kuasa pertambangan (KP).
Padahal, usaha pertambangan itu menyangkut kelestarian lingkungan hidup dan konservasi. Jadi izinnya harus diperketat dan jangan dikeluarkan sembarangan.
"Tapi, ketika saya berikan masukkan setelah melihat banyak pelanggaran terhadap ekosistem di sekitar lokasi tambang, kabupaten/kota tidak menerima bahkan emosial menanggapinya. Pemerintah pusat harus segera membuat peraturan baru agar provinsi diberikan kewenangan mengeluarkan perizinan," katanya kepada Bisnis, pekan lalu.
Dipaparkan oleh Deddy, berdasarkan survei lapangan, usaha pertambangan kategori galian B dan C yang izinnya dikeluarkan kabupaten/kota pada pelaksanaannya tidak memperhatikan lingkungan sekitar.
sumber: