Desak HPH dan KPC Lakukan Reboisasi:
"Saya sependapat kalau penanganan banjir dilakukan secara menyeluruh. Rencana pemerintah mendatangkan tim ahli sangat kita dukung. Sebab para ahli banjir itu nanti akan memberikan gambaran jelas cara penanganannya, termasuk anggaran yang akan disedot," ungkap Wakil Ketua DPRD Kutim Drs H Bahrid Buseng.
Hal yang sama dilontarkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kutim H Sukarni Joyo SH. "Solusi terbaik ya... datangkan tim ahli. Tim ahli nanti yang akan melakukan pengkajian dan penelitian," kata Sukarni Joyo.
Seperti diberitakan sebelumnya, ada sejumlah wilayah di Sangatta yang selama ini senantiasa menjadi langganan banjir. Ini terjadi jika hujan deras dibarengi dengan naiknya air laut. Senin lalu bahkan cukup parah. Ketinggian air diperkirakan mencapai 1,5 meter di atas permukaan air sungai.
Dalam pertemuan antara Bupati Kutim H Mahyudin ST MM dengan pihak Dewan pada Selasa lalu, tercetus dua langkah yang akan ditempuh dalam mengatasi bencana alam ini, yaitu meninjau kembali tata ruang wilayah kota (TRWK) dan merelokasi warga yang sering kebanjiran ke kasawan yang aman. Sedangkan rencana melibatkan pakar dari ITB dan ITS, dilontarkan oleh Sekretaris bappeda Kutim Awang Iskandar.
DESAK PENGUSAHA
Sukarni Joyo yang juga sekretaris DPC PDIP Kutim mengatakan, langkah lain yang harus segera dilakukan adalah mendesak para pengusaha hak pengelolaan hutan (HPH) dan perusahaan tambang batubara PT Kaltim Prima Coal (KPC) agar melakukan kewajibannya, mereboisasi hutan yang telah ditebang. "Terkadang perusahaan pemilik HPH hanya bisa mengambil kayu tak bisa menanam kembali. Tindakan itu harus dicegah agar tidak merugikan masyarakat karena menimbulkan banjir," tegasnya.
Sementara itu anggota Komisi D DPRD Kutim Achmad Supriyoto AF mengatakan, pemerintah harus melibatkan perusahaan di daerah ini dalam mengatasi banjir di Sangatta.
"Saya pikir perusahaan seperti KPC tidak akan keberatan kalau dilibatkan dalam menangani banjir di daerah ini. Toh, KPC sudah ada dana community development (comdev) yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sekitar perusahaan," ujar Achmad.
Ia mendukung program pembangunan kanal sebagai salah satu alternatif mengatasi banjir. "Kanal bisa juga berfungsi sebagai sarana rekreasi. Kalau relokasi agaknya sulit dilaksanakan mengingat terkait dengan tradisi penduduk yang ingin dekat dengan sarana umum, termasuk faktor kedekatan lokasi ketergantungan hidup. Kalau relokasi dilakukan akan membutuhkan biaya besar karena terkait dengan ketersediaan fasilitas oleh pemerintah di daerah pemukiman baru," tuturnya melempar pandangan