Curhat Soal Kesejahteraan

SEUSAI

Layaknya teman lama yang bertemu kembali, dengan akrab mereka saling bercerita dan memberi masukan bahkan curhat tentang lembaga dan kinerja masing-masing. Pembicaraan yang semula terfokus peran DPRD Bengkulu untuk berperan serta mendongkrak PAD akhirnya melebar kepada persoalan ‘internal’ lembaga legislatif.

Adalah salah satu anggota Komisi C DPRD Kalsel, Syarifudin yang memulainya. Dia menanyakan kepada jajaran DPRD Bengkulu mengenai biaya sewa rumah dinas dan perlunya kendaraan dinas bagi seluruh anggota dewan.

Seperti diketahui, khusus untuk biaya sewa rumah dinas hingga kini masih menjadi polemik di DPRD Kalsel. Meski beberapa waktu lalu sempat mencuat kabar setiap anggota akan mendapat biaya sewa rumah dinas sebesar Rp4 juta per bulan. Biaya ini diberikan sebagai pengganti belum adanya rumah dinas bagi anggota legislatif.

Demikian pula ketua Komisi C DPRD Kalsel, Mardiansyah. Dia juga menanyakan besaran dana tunjangan masa reses. "Di Kalsel, dananya hanya Rp250 ribu per hari dengan maksimal waktu reses 4 hari. Ini jelas sangat kecil karena selama masa reses itu kita menemui konstituen yang tentunya memerlukan biaya besar," katanya.

Tak hanya itu, anggota lainnya, Sampurnawati juga mengeluhkan tidak adanya biaya operasional fraksi. "Selama ini operasional fraksi dibiayai anggota fraksi. Ini jelas memberatkan," tukasnya.

Menanggapi ini, DPRD Bengkulu melalui Wakil Ketuanya, HM Jalil mengatakan pihaknya memang sudah menerima biaya sewa rumah dinas. "Namun jelas besarannya sangat relatif yang tidak etis kami sebutkan. Besaran itu tentunya sudah disesuaikan dengan kemampuan daerah. Namun yang pasti agar tidak melanggar ketentuan, kami tidak boleh menerima uang sewa itu secara tunai. Semua perjanjian dan pembayaran dilakukan oleh sekretariat dewan yang pengajuannya melalui APBD. Harapan kita memang ada rumah dinas sehingga tidak ada polemik," kata Jalil.

Jalil pun menanggapi keluhan soal biaya operasional fraksi. "Ini memang aneh. Tetapi sesuai dengan ketentuan, fraksi bukan termasuk alat kelengkapan dewan sehingga harus mandiri. "Memang anggota banyak yang mengeluhkan tetapi bagaimana lagi. Ini menjadi persoalan bersama kita," kata Jalil.

Saling curhatnya sesama anggota dewan ini sempat menjadi bahan pembicaraan masyarakat setempat. Pasalnya, seluruh media lokal Bengkulu mengekpose hal tersebut. Mereka menilai pertemuan yang seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai media sharing meningkatkan kemajuan daerah justru dihabiskan untuk membicarakan fasilitas yang harus mereka peroleh sebagai wakil rakyat yang terhormat.

Secara khusus, media-media itu juga mengritik DPRD Bengkulu. Sebab, biaya sewa rumah dinasnya sebesar Rp5 juta per bulan. Padahal PAD Bengkulu tidak mencapai setengah PAD Kalsel.

Menanggapi adanya sorotan media ini, Ketua Komisi C DPRD Kalsel Mardiansyah mengatakan mereka tidak secara utuh merekam kegiatan studi banding ini. "Mereka hanya mengekspose dari satu sisi saja. Padahal banyak persoalan daerah dalam upaya peningkatan PAD yang kita bicarakan dengan Pemrop Bengkulu," ucapnya. dws