Bupati ‘Sindir’ Berau Coal

Bupati ‘Sindir’ Berau Coal

Rendah Beri Kontribusi Bagi Daerah

Balikpapan post, 16 Januari 2006

TANJUNG REDEB-Agar program community development (comdev) PT Berau Coal (BC) dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, maka program ini harus diketahui Pemkab dan DPRD, Karenanya, program tadi perlu dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hanya saja, Pemkab Berau sampai sejauh ini belum mengetahui secara detil keberadaan comdev tersebut, walaupun PT BC sudah puluhan tahun beroperasi di Bumi Batiwakkal. Pernyataan ini, diungkapkan Bupati Berau Drs H Makmur HAPK di acara ‘Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 6 tahun 2003 tentang Izin Usaha Bidang Pertambangan Umum, Jumat (13/1) malam pekan lalu.

Menurut Bupati, Pemkab dan DPRD Berau perlu tahu program comdev yang dilaksanakan PT BC, sehingga bisa dimasukkan dalam APBD. “Jika dilihat laporan yang ada untuk rencana kerja 2006, program Comdev PT BC sangat bagus didukung, dimana dananya cukup besar, sekitar Rp7 miliar. Namun tidak diketahui apakah pelaksanaannya di lapangan sudah effektif dan benar-benar menyentuh langsung kebutuhan masyarakat atau belum,� ujar bupati.

Hasil serapan di beberapa daerah termasuk Sumatera, ujar dia, program comdev semua perusahaan tambang yang ada, diketahui oleh Pemkab dan DPRD serta masuk dalam APBD. “Mestinya, manajemen PT BC juga diundang, bukan hanya perusahaan kuasa pertambangan saja. Sehingga, kita bisa tahu keseriusan mereka dalam mendukung program pembangunan di Berau,� ujar Makmur.

Garis besar arah kebijakan pengelolaan SDA, lanjut bupati, untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Namun, salah satu kendalanya, jumlah PAD Berau masih jauh di bawah standar. Padahal, Walau berstatus perusahaan kuasa pertambangan (KP), dengan lahan seribu hektar dan baru beberapa tahun beroperasi, namun PT BJU sudah mampu memberikan kontribusi signifikan bagi PAD dan perekonomian masyarakat Berau. “Tentu pembangunan di Berau bisa bergerak cepat, jika 6 perusahaan KP yang lain juga sudah operasi dan berproduksi. Para KP sudah mampu menunjukkan peran cukup berarti bagi daerah dan masyarakat, hal yang sama kita harapkan juga dari PT BC yang berstatus PKP2B, terutama sekali dalam bentuk sumbangan pihak ketiga (SP3) dan pelepasan sejumlah konsesi,� tandas bupati. Hal didasari pertimbangan, selain PT BC sudah lama operasi, kontribusinya bagi daerah dan masyarakat juga masih tergolong kecil, lanjut Makmur.

Sementara Kepala Distamben Berau Ir H Wisnu Haris mengatakan, sejauh ini memang sudah ada pembicaraan dengan manajemen PT BC. Direncanakan sebesar seribu sampai dua ribu rupiah perton batubara. Dengan asumsi produksi PT BC, 10-15 juta ton pertahun, maka perusahaan PKP2B tersebut akan memberikan kontribusi PAD sekitar Rp10-15 miliar rupiah setiap tahunnya.�PT BC tidak hadir karena dalam waktu dekat akan menggelar presentas di ruang rapat Sekkab Berau,� ujarnya.