BPH Migas Awasi Mitan Kalsel

Kamis, 16 Nopember 2006 23:44:09 Banjarmasin, BPost

Hal itu diungkapkan Anggota Komite BPH Migas, Amal Ramlan Ginting, kepada wartawan di sela-sela seminar peran badan pengaturan hilir minyak dan gas bumi (BPH Migas) pada sub sektor hilir minyak dan gas bumi di Hotel Banjarmasin Internasional (HBI), Kamis (16/11).

"Jadi langkah-langkah yang akan ditempuh untuk jangka panjang kita lakukan koordinasi pengawasan dengan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Kita juga bekerja sama dengan Menkopolkam, selain itu sedang dilakukan sensus bertahap di seluruh Indonesia, sehingga kita tahu persis siapa yang berhak mendapat mitan bersubsidi itu," katanya.

Menurutnya pengawasan itu sangat penting menghindari penyelewengan karena adanya disparitas harga cukup tinggi Rp4.000 lebih antara BBM untuk rumah tangga dengan industri.

Ia menambahkan sebenarnya dengan kuota yang ada sekarang 10 juta kiloliter sudah sangat mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal itu sesuai asumsi data Bapenas, bahwa kebutuhan mitan 3,75 liter per orang per bulan.

Sedangkan program jangka panjang lain untuk tahun 2007 akan dimulai pilot project pengalihan mitan ke LPG bertahap. Di mana di 2007 diupayakan penyediaan 800 ribu tabung LPG kapasitas 3 kiloan.

Anggota Komisi VII DPR RI, Lalu Misbach yang menjadi salah satu pembicara mengatakan dari beberapa jenis BBM, Mitan yang paling banyak disubsidi. Untuk tahun 2005 subsidi sekitar Rp60 triliun sedangkan 2006 Rp71 triliun. Karena itu jika terjadi penyimpangan paling banyak menimbulkan kerugian negara.

"Anggap saja terjadi penyimpangan 20 persen saja dari kuota 10 ribu Kl, maka sudah Rp8 triliun yang harus dibayar," tukasnya.

Sementara itu salah satu peserta seminar yang juga Ketua Hiswana Migas Kalimantan, Addy Chairuddin Hanafiah mengatakan BPH Migas seyogyanya tidak cuma mendata kalangan rumah tangga biasa. Sebab mitan juga digunakan kelompok masyarakat lain seperti nelayan dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

"Karena itu perlu pengaturan agar itu juga didata karena merupakan kebutuhan masyarakat yang diambil dari masyarakat, jadi bukan lagi penyelewengan. Kami sebagai pelaku ekonomi sangat sulit mengatasi hal itu, karena setelah sampai pangkalan sudah lepas," ucapnya. nda