Bappenas Usul DIPA Dievaluasi Per Triwulan

JAKARTA--MIOL: Departemen Keuangan diharapkan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) setiap tiga bulan sekali.

Hal itu untuk mengoptimalisasikan hasil dari efisiensi anggaran yang diperoleh akibat semakin transparannya proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan pihaknya memperkirakan pada tahun anggaran kali ini terdapat potensi penghematan anggaran sebesar Rp45 hingga Rp90 triliun dari pos pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sebagai informasi, pekan lalu Bappenas meluncurkan aplikasi pengumuman secara elektronik (e-announcement) pengadaan barang dan jasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dengan semakin baik dan terbukanya proses tender maka akan ada efisiensi anggaran. Tahun ini mungkin bisa dihemat sekitar Rp45 triliun hingga Rp90 triliun. Itu agar tidak hangus dan bisa dioptimalisasikan dengan cara evaluasi atau revisi DIPA oleh Depkeu tiap tiga bulan," kata Paskah di Jakarta, Minggu (7/01).

Selain bisa dialihkan ke proyek lain yang membutuhkan dana lebih, dana yang bisa dihemat dari hasil efisiensi itu juga bisa disimpan Depkeu. Fungsinya sebagai dana cadangan apabila dibutuhkan membiayai kebutuhan yang mendesak.

"Tapi ini bukan berarti bisa sebuah proyek bisa masuk di tengah-tengah anggaran berjalan. Itu ada mekanismenya. Nanti ada di APBN-Perubahan," jelasnya.

Paskah menjelaskan dalam tahun anggaran 2007 dari APBN Rp763 triliun, sekitar Rp240 triliun akan digunakan untuk belanja barang dan belanja modal.

Pemerintah menyadari bahwa penggunaan anggaran negara masih menjadi motor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan tertulisnya mengatakan bahwa jika daya serap pagu anggaran terlalu sedikit dari apa yang telah ditetapkan dan program-program tidak terlaksana maka yang rugi adalah seluruh rakyat Indonesia.

"Harapan kita, tinggal pada pengeluaran pemerintah. Jika pengeluaran pemerintah ini terhambat maka laju pertumbuhan ekonomi tidak akan mencapai target sebagaimana kita harapkan," kata Presiden Yudhoyono dalam sambutannya yang dibacakan Paskah Suzetta saat menyerahkan DIPA untuk Provinsi Jawa Barat dan Banten pekan lalu.

"Jika pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target, maka kita tidak akan mampu mengatasi pengganguran dan memberantas kemiskinan," kata Kepala Negara.

Presiden juga menyerukan kepada aparatur pengawas dan penegak hukum agar bersikap objektif, tidak gegabah dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Apalagi bila hanya rumors dan surat kaleng yang tidak jelas siapa pengirimnya. Semua langkah pengawasan dan tindakan hukum wajib dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiadaan koordinasi di antara aparatur pengawasan dan aparatur penegak hukum, kata Kepala Negara, akan menyebabkan seseorang diperiksa berkali-kali dalam kasus yang sama oleh instansi yang berbeda.

"Bahkan tidak jarang, seorang diperiksa berkali-kali oleh instansi yang sama tapi pada tingkatan yang berbeda. Keadaan seperti membuat suasana kerja menjadi tidak nyama dan tidak menyenangkan. Waktu akan terbuang percuma tanpa dapat memusatkan perhatian terhadap apa yang sedang dikerjakan," ungkap Presiden.

Paskah menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi terhadap ketentuan perundang-undangan terhadap aparat penegak hukum. Pemerintah telah menjelaskan proses pengadaan tender barang dan jasa kepada pihak KPK.

"Intinya kami ingin agar penyerapan anggaran tidak terhambat dengan masalah lain. Kita serius agar penyerapan anggaran tahun ini lebih baik," ujarnya.

Direktur Utama BNI Sigit Pramono mengatakan bahwa belanja pemerintah menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Sebab dengan berjalannya proyek pemerintah akan menimbulkan efek berantai menggerakkan perekonomian. Terlebih proyek pemerintah adalah proyek yang besar seperti proyek-proyek infrastruktur.

Berjalannya proyek-proyek infrastruktur itu sendiri akan memberikan dampak multiplier yang besar bagi perekonomian dan tumbuhnya kredit perbankan.

"Bayangkan bila sebuah proyek berjalan. Akan ada sekian banyak supplier yang terlibat. Mereka akan butuh pendanaan. Bank akan memberikan pinjaman modal kerja. Para karyawan yang kerja pada proyek itu meningkat daya belinya. Sehingga ia akan membeli barang," jelas Sigit.

Dampaknya, katanya, pabrik penghasil barang-barang kebutuhan akan meningkatkan kapasitas produksinya. Bila ia butuh pinjaman, bank akan memberikan karena ada yang bisa membayar. Demikian juga para karyawan yang butuh kredit konsumsi bisa memperoleh kredit karena memiliki kemampuan untuk mengangsur.

"Jadi besar sekali dampak yang tercipta bila sebuah proyek berjalan," tegasnya. (Uud/OL-03)