Apsyfi pertanyakan kategori limbah batu bara sebagai B3

13 Oktober 2012

Apsyfi pertanyakan kategori limbah batu bara sebagai B3

Bisnis, 27 Juni 2005

JAKART (Bisnis): Asosiasi Synthetic Fiber Indonesia (Apsyfi) segera meminta penjelasan dan klarifikasi ke Menteri Lingkungan Hidup (KLH) yang mengategorikan limbah batu bara berupa abu sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3).

Kustarjono Prodjolalito, Sekretaris Jenderal Apsyfi menjelaskan klarifikasi tersebut penting dilakukan mengingat saat ini industri serat sintetis sedang berupaya mengganti sumber energi dari bahan bakar minyak (BBM) dengan batu bara.

Menurut dia, ada tiga perusahaan serat sintetis yang sudah menggunakan batu bara sebagai sumber energi.

"Namun penggunaan energi alternatif ini terkendala oleh adanya kebijakan kementerian KLH yang memasukkan limbah batu bara sebagai B3. Padahal di luar negeri limbah tersebut tidak masuk B3. Karena itu kami akan meminta penjelasan kepada menteri KLH," ujarnya kemarin.

Kustarjono mengatakan penggunaan energi alternatif batu bara sebagai pengganti minyak bumi mendesak dilakukan karena belakangan ini harga BBM semakin mahal dan cadangan nasional cenderung menipis dan fluktuatif sehingga dikhawatirkan mengganggu proses produksi di industri ini.

Dia menjelaskan cadangan BBM yang dinilai ideal dan aman di industri serat sintetis adalah sekitar 2 minggu. Jika persediaan kurang dari itu maka kegiatan produksi bisa terancam terganggu sedangkan jika melebihi 2 minggu, hal itu bisa mengganggu cash flow perusahaan.

Menurunnya stok cadangan BBM secara nasional, lanjutnya, seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah menganggap kondisi stok tersebut sangat mempengaruhi dan menentukan perekonomian nasional.

"Coba bayangkan jika stok BBM tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan industri di dalam negeri tidak bisa berproduksi maka hal itu tidak saja merugikan pengusaha tapi juga pemerintah karena perekonomian bisa terhenti," ujarnya.

Karena itu, tegas dia, pemerintah dan Pertamina harus bertindak all out dalam hal pengadaan stok BBM nasional.

"Jika Pertamina tidak memiliki dana untuk pengadaan BBM, ya mau tidak mau pemerintah harus bersedia menalangi terlebih dahulu untuk mencegah mencetnya perekonomian," katanya.

Suwadi Bing Andi, pengurus Apsyfi dari PT Panasia Indosyntek, sebelumnya mengatakan industri serat sintetis telah mendesak pemerintah agar segera menerbitkan regulasi baru di bidang penggunaan energi alternatif (khususnya batu bara) untuk mengantisipasi tren kenaikan harga minyak dunia sekaligus mendorong efisiensi produksi melalui konversi energi.

Sejumlah industriawan yang sudah berinvestasi dalam percepatan konversi energi, katanya, kini diliputi rasa was-was, karena bila regulasi itu tak kunjung diterbitkan, ditambah isu kenaikan harga listrik, kemungkinan besar kinerja industri akan mengalami tekanan hingga lima tahun ke depan.

"Harga minyak residu di Indonesia itu lebih tinggi dari solar. Di dunia ini cuma kita yang begitu. Gimana industri kita mau efisien," kata Suwadi.

Dia menambahkan persoalan menjadi makin rumit manakala pabrikan mau melakukan konversi energi dalam upaya efisiensi, baik dari segi pembangkit maupun operasional pabrikan.

sumber: