’Harga saham PT Freeport US$700 juta terlalu mahal’-
JAKARTA (Bisnis): Harga yang ditawarkan untuk 9,36% saham PT Freeport Indonesia yang akan dibeli oleh Pemerintah Provinsi Papua dinilai terlalu mahal.
Sumber Bisnis menuturkan harga yang ditawarkan sebesar US$700 juta tersebut sangat tidak masuk akal.
"Yang paling bagus adalah ketika harga yang ditawarkan oleh manajemen Freeport senilai dengan ketika dia [Freeport] mengakuisisi saham tersebut dari PT Nusamba. Paling tidak jika ingin mendapatkan keuntungan, tidak sebesar sekarang ini," tuturnya kemarin.
Sebelumnya, Gubernur Papua J.P. Salossa menyatakan kesanggupan Pemprov Papua untuk membeli saham PT Freeport Indonesia sudah disampaikan melalui surat resmi yang dilayangkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro baru-baru ini.
Pemerintah Provinsi Papua menyatakan kesanggupannya kepada pemerintah untuk membeli 9,35% saham PT Freeport Indonesia senilai US$700 juta.
Menanggapi hal itu, Senior Manager Corporate Communication PT Freeport Indonesia Siddharta Moersjid dalam layanan pesan singkatnya menyatakan perusahaan itu telah menyetujui untuk mempertimbangkan penjualan saham PT Indocopper Investama kepada pembeli potensial sesuai dengan harga nilai pasar.
Bursa saham
Sementara itu, pemerhati masalah Papua Frans Maniagasi mengatakan harga saham yang ditawarkan oleh Freeport hendaknya masih dapat dijangkau oleh Pemprov Papua.
"Salah satu cara yang tepat adalah menjualnya melalui bursa saham di New York," tuturnya kemarin.
Menurut dia, keputusan Pemprov Papua untuk ikut penyertaan saham PT Freeport Indonesia, sesuai dengan persetujuan dari DPRD.
"Sebenarnya masalah penyertaan saham daerah di PT Freeport ini rencana lama. Gubernur J.P. Sollosa diundang oleh Freeport Holding ke New Orleans untuk membicarakan masalah saham tersebut," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, katanya, Freeport menjanjikan akan memberikan 9,36% saham PT Indocopper Investama yang saat ini akan dimerger oleh Freeport McMoRan Copper & Gold Inc (FCX), kepada Pemprov Papua. Namun, sampai saat ini belum direalisasikan sama sekali.
Frans mengatakan gubernur dan wakil gubernur sudah melaksanakan konsolidasi masalah kepemilikan saham PT Freeport Indonesia ke daerah.
Konsolidasi itu, katanya, ada dua hal yakni konsolidasi antara Pemprov Papua dengan DPRD Papua dan konsolidasi antara Pemprov Papua dengan Pemkab Mimika untuk membicarakan mengenai prosentasi dan proses kepemilikan saham PT Freeport.
Menurut dia, masalah divestasi ini sangat penting dilakukan oleh perusahaan. Selama ini, katanya, kesenjangan yang terjadi antara PT Freeport dan masyarakat sangat tinggi.
Frans menginformasikan upaya yang dilakukan oleh gubernur untuk melakukan konsolidasi berkaitan dengan pengalihan saham ini sangat perlu. Hal tersebut, ungkapnya, mencerminkan adanya upaya dari pemerintah daerah untuk mempersiapkan diri sebelum terjadi pengalihan saham.
Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan penyertaan saham yang diinginkan Papua hanya penyertaan saham saja dan tidak masuk dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini, katanya, terkait dengan sumber daya yang belum banyak di Papua. "Jadi kami tidak perlu memiliki semua saham tersebut," katanya.
Dia menjelaskan pada saat Papua masuk dalam otonomi khusus dulu, sudah ada tim asistensi. Tim tersebut, katanya, selain bertugas menjadi think-tank untuk memberikan saran kepada gubernur untuk pembangunan, juga untuk membahas masalah divestasi ini.
Tim asistensi tersebut, katanya, akan bekerja sampai MRP [Majelis Rakyat Papua] yang terdiri dari tokoh adat, agama, dan perempuan terbentuk. (dle/zuf)
sumber: