445 Perda dibatalkan

13 Oktober 2012

JAKARTA (Bisnis): Pemerintah telah mengkaji 3000 peraturan daerah (perda) dengan rekomendasi pembatalan 445 perda, dimana 161 dibatalkan Menteri Dalam Negeri sedangkan 284 lainnya diminta agar daerah mencabut sendiri.

Keterangan tertulis Kantor Menko Perekonomian atas pelaksanaan Inpres No. 5/2003 yang lazim dikenal sebagai white paper menyebutkan pengkajian atas sejumlah perda itu dilakukan sebahgai upaya harmonisasi peraturan daerah dalam konteks otonomi.

Tujuannya, "Adalah untuk menghasilkan iklim investasi yang lebih kondusif," ungkap siaran pers Kantor Menko Perekonomian yang diterima Bisnis Selasa malam.

Dalam keterangannya, Kantor Menko juga menjelaskan berbagai langkah pemerintah lainnya hingga periode awal Maret ini, seperti upaya memberantas pidana korupsi dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) yang para anggotanya telah dilantik.

Pemerintah, lanjut kantor Menko, juga telah menyelesaikan Cetak Biru Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. "Pembaruan Cetak Biru Pengadilan Niaga juga telah diselesaikan."

Di samping itu, dengan berakhirnya fungsi BPPN bulan lalu, proses transisi pasca-BPPN terus dilaksanakan sesuai jadwal, sedangkan proses audit lembaga itu oleh BPK sedang dipersiapkan.

Kementerian BUMN, Departemen Keuangan dan Bank Indonesia juga terus memantau operasi bank-bank BUMN sehubungan dengan terungkapnya kasus-kasus penyelewengan di bank-bank itu beberapa waktu lalu.

"Untuk itu, langkah-langkah memperbaiki governance structure bank-bank BUMN terus dilaksanakan."

Sejumlah langkah lainnya, adalah terbitnya Keppres tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta pengesahan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Kantor Menko, keberhasilan white paper didorong oleh rasa memiliki yang besar dari presiden dan kabinet serta kerja sama dengan DPR.

"Beberapa keterlambatan memang terjadi, namun sebagian besar dapat diselesaikan. Sebagai hasilnya, stabilitas ekonomi makro dapat dipertahankan dengan baik setelah Indonesia menyelesaikan program kerja sama dengan IMF pada akhir 2003 lalu."

Implementasi white paper yang tepat waktu juga dinilai semakin penting dalam menyambut pemilihan umum anggota legislatif dan presiden pada 2004 ini.

"Sedikit banyak, keberhasilan white paper memungkinkan ekonomi terus mempertahankan momentum pertumbuhannya."

sumber: