2005, Diharapkan Terjadi Investasi Langsung
JAKARTA - Suarar Pembaharuan - Pemerintah berharap pada tahun 2005 para investor asing sudah menanamkan modalnya dalam bentuk investasi langsung (Foreign Direct Investment/ FDI) agar lebih mendorong pertumbuhan di sektor riil serta bisa mengurangi jumlah pengangguran. Harapan tersebut disampaikan, karena hingga tahun 2003 investasi sebenarnya sudah masuk ke Indonesia, tetapi belum ke sektor produktif. Investasi tersebut lebih banyak terfokus di reksa dana, obligasi korporasi, dan pembelian surat utang negara.
Menteri Koordinator Perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti seusai pertemuan dengan tim nasional peningkatan ekspor dan investasi di Jakarta, Rabu (10/3) mengatakan, guna mencapai pertumbuhan ekonomi lima persen harus dicapai dengan peningkatan ekspor, sedangkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi enam persen harus dicapai dari investasi, dan pertumbuhan tujuh persen harus dicapai melalui kedua faktor pendukung yakni ekspor dan investasi.
"Tahun ini kita sudah mulai bergerak ke ekspor, perekonomian Indonesia saat ini sudah mencapai tingkat yang cukup baik diantaranya rata-rata ekspor yang pada tahun 2003 sebesar US$ 5 miliar per bulan atau sama dengan rata-rata ekspor sebelum krisis. Selain itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini mencapai level tertinggi," kata Dorodjatun.
Berkaitan dengan masalah investasi, dalam rangka mencapai pertumbuhan enam persen, baru sebatas pembangunan prasarana seperti penambahan ruas jalan tol dan pembangkit listrik.
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Theo F Toemion mengatakan, tidak adil kalau jumlah investasi langsung yang masuk hanya didasarkan pada angka realisasi investasi dari BKPM. Sebab, investasi yang terdaftar di BKPM hanyalah investasi yang meminta fasilitas.
"Tidak fair dikatakan FDI di Indonesia terpuruk karena Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) rendah," kata Theo.
Dijelaskan, masuknya investasi juga tercermin dari meningkatnya angka Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Guna mendapatkan jumlah investasi yang masuk, BKPM akan bekerjasama dengan sejumlah lembaga lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS), BI, dan Pemerintah Daerah.
Menko Perekonomian menambahkan, setidaknya ada lima permasalahan yang dikeluhkan investor antara lain perpajakan, kepabeanan dan kepelabuhanan, ketenagakerjaan, peraturan-peraturan daerah, serta sarana dan prasarana.
Dia mencontohkan, investor Jerman yang mengeluhkan jalan darat, sedangkan investor Jepang mengeluhkan listrik dan masalah-masalah di pelabuhan. Sebab itu, tim nasional untuk peningkatan ekspor dan investasi memiliki sejumlah target misalnya kelompok kerja (pokja) ekspor akan difokuskan pada penetrasi pasar dan peningkatan daya saing. Sementara pokja investasi ditargetkan untuk mencari solusi mengatasi kendala izin investasi serta penetapan tahun investasi. (BD/N-3)
sumber: