200 Ha Lahan Sawit Jadi Tambang

200 Ha Lahan Sawit Jadi Tambang

Kotabaru, BPost
Lahan cadangan perkebunan kelapa sawit seluas 200 hektare, yang terletak di Desa Sungai Bali, Kecamatan Pulau Sebuku, belakangan dialihfungsikan sebagai penambangan batubara.

Hal ini membuat pabrik CPO mini yang dibangun dengan dana APBD Kotabaru terancam mubazir. Pasalnya perkebunan kelapa sawit di daerah setempat hanya seluas 85 hektare.

Anggota Komisi B Mufsihuddin SSos, Selasa (3/5) mengaku, mendapat keterangan dari Camat Pulau Sebuku dan warga setempat, lahan cadangan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 200 hektare, sudah dibebaskan oleh PT Karbon Mahakam untuk penambangan batubara.

"Masyarakat Pulau Sebuku mengeluhkan terjadinya pengalihfungsian areal perkebunan sawit menjadi tambang batubara, karena mereka tidak bisa lagi bekerja di perkebunan sawit," jelasnya.

Sementara pabrik yang diresmikan 2004 lalu, menghabiskan dana APBD sekitar Rp1,5 miliar pada dua tahun anggaran, yakni Rp800 juta untuk bangunan pabrik dan Rp700 juta pengadaan mesin dengan kapasitas produksi 500 kg per jam tandan buah segar. Namun hingga saat ini pabrik itu belum beroperasi.

Kondisi bangunan pabrik CPO, saat ini dibiarkan tanpa dinding. Padahal di dalamnya terdapat mesin seharga ratusan juta rupiah, yang seharusnya diamankan dan dipelihara.

Selain itu, dalam APBD 2005 kembali dianggarkan Rp270 juta untuk pengadaan mesin pembuatan pupuk kompos, dari ampas kelapa sawit.

Satu hal yang juga dinilai mubazir, yaitu pengeolahan sampah karena hingga saat ini, menurut Mufsihuddin, pabrik belum beroperasi sehingga ditakutkan anggaran mesin ampas menjadi sia-sia.

Sehubungan itu, dirinya mengimbau Pemkab Kotabaru dan instansi teknis yang mengelola proyek APBD, agar sebelum memprogramkan suatu proyek harus lebih dulu dilakukan penelitian dan studi kelayakan secara mendalam.

"Jangan sampai anggaran yang besar hanya terbuang percuma, karena proyek tidak direncanakan dan dipelajari dengan baik, sehingga perlu adanya evaluasi kembali," harapnya.

Dalam waktu dekat, Komisi B DPRD Kotabaru akan mengundang pihak eksekutif, untuk membahas berbagai temuan dari kunjungan ke lapangan tersebut.

sumber: